Rupiah Tembus Rp17.500, Warganet Sibuk Maki Kemenkeu: Mari Belajar Makroekonomi Biar Nggak Gampang Nyalahin

Oleh: Divisi Kewirausahaan

Ngene lo rek, tak jelasno.

Beberapa hari terakhir iki, linimasa media sosial dipenuhi tangkapan layar grafik nilai tukar rupiah yang sedang anjlok. Selasa pagi kemarin, 12 Mei 2026, rupiah sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS. Angka ini tercatat sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah republik. Respon netizen ramai, namun sayangnya mayoritas komentar mengarah ke satu sasaran yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kami, Divisi Kewirausahaan HMM UMG, membaca fenomena ini dengan keprihatinan. Bukan hanya soal nilai tukar yang terus melemah, melainkan juga tentang betapa rendahnya literasi makroekonomi di kalangan publik. Maka melalui tulisan ini, kami ingin mengajak mahasiswa manajemen dan pembaca sekalian untuk belajar bersama. Agar tidak mudah menyalahkan pihak yang keliru, dan agar bisa memahami masalah ekonomi dengan kerangka yang lebih jernih.

Rupiah Lemah Itu Urusan Siapa?

Pelajaran pertama yang harus diingat iala yang bertugas menjaga nilai tukar rupiah adalah Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan.

Ini bukan pendapat pribadi. Ini tertulis dalam undang-undang. Bank sentral memiliki mandat tunggal menjaga stabilitas moneter, termasuk kestabilan nilai tukar. Purbaya sendiri dalam konferensi pers yang dikutip berbagai media mengatakan, "Tugas bank sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana."

Lantas, kenapa Kementerian Keuangan ikut dipanggil DPR?

Sebabnya, rupiah yang melemah itu dampaknya menyebar ke mana-mana. Salah satunya menggerogoti postur APBN. Dalam APBN 2026, asumsi nilai tukar ditetapkan pada level Rp16.500 per dolar AS. Ketika kenyataan di pasar sudah menembus Rp17.500, selisihnya lebih dari seribu rupiah. Setiap kenaikan Rp100 per dolar AS berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp800 miliar. Maka wajar jika DPR bertanya kepada Kemenkeu: ”bagaimana strategi menjaga defisit di tengah realitas kurs yang meleset jauh dari asumsi?”, Bukan berarti Kemenkeu yang menciptakan pelemahan kurs itu sendiri.

Faktor Penyebab: Lebih Banyak dari Luar

Pertanyaan berikutnya ialah siapa yang membikin rupiah anjlok?, Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan pelemahan rupiah saat ini merupakan kombinasi faktor global dan domestik, dengan dominasi sentimen eksternal.

• Pertama, penguatan dolar AS. Ekspektasi bahwa suku bunga The Fed akan bertahan lebih tinggi untuk waktu yang lama akibat inflasi di Amerika yang belum sepenuhnya jinak dan membuat dolar semakin perkasa terhadap hampir semua mata uang dunia.

• Kedua, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda. Konflik berkepanjangan mendorong harga minyak mentah dunia naik. Indonesia yang masih bergantung pada impor energi langsung terkena imbasnya melalui lonjakan biaya impor minyak.

• Ketiga, arus modal keluar atau capital outflow. Dalam situasi global yang tidak pasti, investor cenderung menarik dana dari negara-negara berkembang dan memindahkannya ke aset aman berdenominasi dolar AS. Indonesia terkena dampaknya lagi.

Artinya, pelemahan rupiah kali ini bukan semata-mata produk dari kebijakan domestik yang gagal. Ini fenomena global yang menimpa banyak negara berkembang. Lukman bahkan memperkirakan rupiah bisa menyentuh Rp18.000 jika harga minyak tetap tinggi. Sebaliknya, jika perang mereda dan harga minyak kembali ke level US$70 per barel, rupiah berpeluang menguat kembali ke kisaran Rp16.500.

Inflasi dan Efek Domino ke Kantong Mahasiswa

Rupiah yang melemah bukan cuma angka di layar. Ia berdampak langsung ke kehidupan sehari-hari.

Ketika kurs terdepresiasi, harga barang impor naik. Ini yang disebut imported inflation. Barang elektronik, laptop, ponsel, tablet, hingga bahan baku obat semuanya ikut merangkak naik. Untuk mahasiswa yang bersiap membeli perangkat baru buat skripsi atau kuliah daring, ini kabar yang tidak menyenangkan.

Kenaikan harga minyak dunia juga mendorong biaya produksi dalam negeri. Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, mengingatkan bahwa jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, dampaknya langsung terasa pada inflasi dan daya beli masyarakat. Biaya transportasi naik, logistik ikut naik, harga sembako di pasar tradisional ikut merambat.

Rantai sebab-akibatnya panjang: ketegangan geopolitik → harga minyak naik → biaya impor membengkak → subsidi BBM tertekan → APBN terbebani → pilihan sulit adalah menaikkan harga BBM atau menambah utang. Memahami rantai ini penting agar kita tidak terjebak menyalahkan satu pihak secara simplistis.

Pelajaran Teori yang Tersimpan di Bangku Kuliah

Di kelas Manajemen Keuangan dan Ekonomi Manajerial, mahasiswa manajemen pernah belajar tentang teori kuantitas uang Irving Fisher: MV = PT. Jumlah uang yang beredar (M) dikalikan kecepatan perputarannya (V) sama dengan tingkat harga (P) dikalikan volume barang dan jasa (T).

Rumus ini sederhana. Tapi pesannya dalam, karena nilai uang sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Bila terlalu banyak uang mengejar barang dan jasa yang terbatas, harga-harga naik dan nilai uang menurun. David Ricardo, ekonom klasik Inggris, juga menegaskan bahwa tinggi rendahnya nilai uang sangat bergantung pada kuantitas uang yang beredar.

Siapa yang mengontrol jumlah uang beredar? Lagi-lagi Bank Indonesia, melalui instrumen moneter seperti suku bunga acuan, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka. Kementerian Keuangan mengelola instrumen fiskal seperti pajak, belanja negara, dan pembiayaan utang.

Dua instrumen ini berbeda fungsi. Tapi di ruang publik, keduanya sering dianggap satu. Akibatnya, setiap kali nilai uang terasa semakin "tipis", Kemenkeu yang pertama kali diserang.

Lalu, Apakah Kemenkeu Hanya Diam? Tidak juga.

Purbaya telah menyatakan bahwa Kemenkeu akan membantu Bank Indonesia melalui intervensi di pasar obligasi. Pemerintah berencana masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) untuk menekan yield agar tidak melonjak terlalu tinggi. Mekanismenya ketika yield SBN turun, harga obligasi naik, sehingga investor asing tertarik membeli dan rupiah bisa tertopang oleh aliran modal masuk.

"Kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa," kata Purbaya. Kalimat ini jujur dan rendah hati. Ia menunjukkan bahwa Kemenkeu sadar posisinya bahwa membantu sesuai porsi, bukan mengambil alih tugas bank sentral.

Pelajaran untuk Mahasiswa Manajemen

Dari seluruh peristiwa ini, ada tiga pelajaran penting yang ingin kami garisbawahi.

• Pertama, jangan mudah menyalahkan pihak yang tidak bertanggung jawab langsung. Ini bukan soal membela pemerintah atau tidak. Ini soal memahami struktur dan fungsi lembaga ekonomi secara benar. Mahasiswa yang kritis adalah yang paham dulu, baru bersuara. Bukan bersuara dulu, baru mencari-cari pembenaran.

• Kedua, pelajari makroekonomi dengan sungguh-sungguh. Bukan sekadar untuk ujian akhir semester, melainkan sebagai bekal hidup. Setelah lulus, isu-isu seperti inilah yang akan kita hadapi setiap hari seperti kurs berfluktuasi, inflasi bergerak, subsidi energi berubah. Tanpa kerangka analisis yang memadai, kita hanya akan menjadi korban informasi. Lebih buruk lagi, tanpa sadar kita ikut menyebarkan pemahaman yang keliru.

• Ketiga, lihat fenomena ekonomi secara utuh. Ekonomi adalah sistem yang saling terkait. Satu variabel bergerak, variabel lain bergetar. Rupiah melemah bukan cuma soal kurs. Ia terhubung dengan harga minyak dunia, geopolitik global, kebijakan bank sentral Amerika, arus modal asing, postur APBN, hingga harga BBM di SPBU dekat kampus kita. Memahami keterkaitan ini membuat kita lebih bijak dalam bersikap dan lebih tajam dalam menganalisis.

Penutup: Kritis Itu Perlu, Tapi Harus Cerdas

Kami, Divisi Kewirausahaan HMM UMG, tidak bermaksud meredam kritik terhadap pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat.

Namun, kritik yang baik membutuhkan modal pengetahuan. Jika modalnya cuma scroll media sosial dan membaca headline sekilas, hasilnya dangkal dan marah-marah, menyalahkan, tetapi tidak menawarkan pemahaman.

Mahasiswa manajemen semestinya bisa lebih dari itu. Bekal teori dari bangku kuliah, kemampuan membaca data, dan pemahaman mekanisme ekonomi adalah keunggulan yang harus dimanfaatkan. Sehingga, ketika yang lain sibuk meluapkan emosi di kolom komentar, kita bisa berkata: "Rupiah melemah bukan cuma urusan Kemenkeu. Ada faktor global yang bekerja. Yang paling bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar adalah Bank Indonesia. Kemenkeu tugasnya menjaga APBN."

Inilah kritik yang berisi. Inilah suara yang perlu diperbanyak.

Jadi, sebelum melontarkan cercaan ke alamat yang keliru, mari buka kembali textbook makroekonomi. Siapa tahu di sana tersimpan jawaban yang selama ini kita cari.