Oleh: Divisi Sosial dan Budaya

Membaca kondisi perekonomian Indonesia kontemporer tidak cukup hanya dengan mengamati indikator makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau inflasi tahunan. Diperlukan pengamatan yang lebih granular terhadap dinamika sosial ekonomi yang berlangsung di tingkat rumah tangga. Salah satu fenomena yang semakin mengemuka dan layak mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi, termasuk mahasiswa Manajemen, adalah Middle Class Squeeze yaitu sebuah kondisi tekanan struktural yang dialami oleh kelas menengah akibat stagnasi pendapatan yang terjadi bersamaan dengan eskalasi biaya hidup. Artikel ini bertujuan untuk mengupas fenomena tersebut secara komprehensif, mulai dari definisi konseptual, data empiris, perubahan pola konsumsi, hingga implikasinya terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Definisi Konseptual dan Konteks Makroekonomi

Secara akademis, Middle Class Squeeze merujuk pada situasi dilematis yang menjepit kelas menengah dari dua sisi secara simultan. Sisi pertama adalah pertumbuhan pendapatan riil yang cenderung stagnan atau bahkan menurun. Sisi kedua adalah peningkatan beban pengeluaran yang signifikan pada komoditas esensial seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan perumahan (Kharas & Gertz, 2010). Kelas menengah terjebak dalam posisi paradoksal: mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial pemerintah, namun tidak cukup kaya untuk terbebas dari tekanan inflasi dan kebijakan fiskal regresif.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menemukan urgensinya mengingat kelas menengah merupakan kontributor dominan terhadap Produk Domestik Bruto dari sisi pengeluaran. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 55% terhadap PDB nasional, dan lebih dari separuhnya berasal dari kelompok kelas menengah dan calon kelas menengah (BPS, 2023). Oleh karena itu, setiap guncangan yang melemahkan daya beli segmen ini akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perlambatan ekonomi secara keseluruhan.

Potret Empiris: Penyusutan dan Kuantitas Kelas Menengah

Data terbaru dari berbagai lembaga riset menunjukkan adanya tren penyusutan kelas menengah yang mengkhawatirkan. Laporan Bank Permata pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia mengalami kontraksi dari sekitar 60 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi hanya 47,9 juta jiwa pada tahun 2024. Artinya, dalam kurun waktu enam tahun, lebih dari 10 juta individu mengalami penurunan kelas (downward social mobility) ke dalam kategori aspiring middle class atau bahkan kelompok rentan miskin.

Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan akumulasi dari berbagai tekanan struktural, antara lainlai

1. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang belum sepenuhnya inklusif.

2. Inflasi harga pangan dan energi yang persisten.

3. Kebijakan suku bunga tinggi yang meningkatkan beban cicilan kredit konsumtif dan kepemilikan rumah.

4. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur dan perdagangan yang belum terserap sepenuhnya oleh sektor formal lainnya.

Transformasi Pola Konsumsi sebagai Indikator Tekanan

Salah satu manifestasi paling kasat mata dari Middle Class Squeeze adalah transformasi pola konsumsi rumah tangga. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow yang diadaptasi ke dalam konteks ekonomi konsumsi, ketika tekanan pendapatan meningkat, rumah tangga akan melakukan downgrading konsumsi beralih dari barang tersier dan sekunder menuju pemenuhan kebutuhan primer secara minimalis.

Beberapa indikator perilaku yang dapat diamati antara lain:

1. 1) berkurangnya frekuensi konsumsi di luar rumah, termasuk pada produk-produk premium seperti kedai kopi modern dan restoran cepat saji.

2. Pergeseran preferensi belanja dari supermarket ke pasar tradisional atau platform e-commerce yang menawarkan harga lebih rendah.

3. Peningkatan ketergantungan terhadap pinjaman konsumtif dan penggunaan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan harian.

4. Penundaan keputusan pembelian aset besar seperti properti dan kendaraan. Perilaku ini secara kolektif merupakan sinyal pelemahan permintaan agregat yang perlu direspons secara serius oleh para pemangku kebijakan.

Neglected Middle: Paradoks Kebijakan Publik

Salah satu ironi yang mengemuka dalam diskursus Middle Class Squeeze adalah fenomena neglected middle atau kelas menengah yang terabaikan dalam desain kebijakan fiskal. Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporannya mengidentifikasi adanya bias kebijakan yang cenderung terpolarisasi pada dua ujung spektrum yaitu subsidi dan bantuan sosial untuk kelompok miskin di satu sisi, serta insentif investasi dan kemudahan perizinan untuk pelaku usaha besar di sisi lain. Kelas menengah, yang tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut, justru menanggung beban pajak dan mencicil kenaikan harga tanpa memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

Kondisi ini berpotensi menciptakan lingkaran setan (vicious cycle). Ketika kelas menengah tertekan, konsumsi agregat melemah, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi penerimaan pajak, dan membatasi ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi. Mahasiswa Manajemen, dengan bekal analisis kebijakan publik dan strategi bisnis, memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan menawarkan solusi alternatif atas kebuntuan struktural ini.

Implikasi dan Agenda Strategis ke Depan

Fenomena Middle Class Squeeze membawa implikasi multidimensi yang tidak dapat diabaikan.

• Pertama, dari perspektif ketahanan ekonomi nasional, pelemahan kelas menengah akan mengurangi elastisitas pertumbuhan dan memperpanjang periode pemulihan ekonomi.

• Kedua, dari perspektif sosial, penurunan kelas menengah ke kelompok rentan berpotensi meningkatkan ketimpangan dan memicu instabilitas sosial.

• Ketiga, dari perspektif sumber daya manusia, tekanan ekonomi pada rumah tangga kelas menengah dapat mengorbankan investasi pada pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya merugikan kualitas modal manusia Indonesia dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan agenda strategis yang komprehensif dan berkelanjutan.

• Pertama, pemerintah perlu merancang kebijakan afirmatif yang secara spesifik menyasar kelas menengah, seperti insentif perumahan terjangkau, subsidi transportasi publik, dan jaminan kesehatan yang lebih inklusif.

• Kedua, stabilitas harga pangan dan energi harus menjadi prioritas utama, mengingat kedua komponen ini memiliki bobot signifikan dalam keranjang pengeluaran kelas menengah.

• Ketiga, penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas harus diakselerasi, agar pendapatan riil kelas menengah dapat tumbuh sejalan dengan peningkatan produktivitas nasional.

Middle Class Squeeze bukan sekadar istilah ekonomi yang abstrak. Ia adalah realitas keseharian yang dihadapi oleh jutaan rumah tangga Indonesia, termasuk tidak sedikit di antaranya adalah keluarga mahasiswa dan lulusan baru yang tengah merintis karier. Sebagai mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik, kita tidak bisa hanya menjadi pengamat pasif. Kita perlu mengasah kepekaan sosial, memperdalam literasi ekonomi, dan berkontribusi dalam diskursus publik. Sebab, masa depan kelas menengah adalah masa depan kita bersama. Jika bantalan ekonomi ini benar-benar jebol, maka yang akan menanggung bebannya adalah generasi kita sendiri.